SEKILAS SEJARAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI KABUPATEN SOLOK.
1998–2026
Dari Perintisan, Konsolidasi, hingga Regenerasi Kepemimpinan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Solok merupakan bagian dari perjalanan panjang gerakan politik yang lahir dan berkembang pada era Reformasi. Kehadiran PKS di Kabupaten Solok tidak dapat dipisahkan dari sejarah Partai Keadilan (PK) sebagai cikal bakal PKS.
Era Reformasi yang dimulai pada 1998 membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendirikan organisasi dan partai politik. Dalam momentum perubahan tersebut, Partai Keadilan hadir membawa semangat perjuangan politik yang berlandaskan nilai keadilan, pembinaan kader, pelayanan masyarakat dan kehidupan berbangsa yang lebih baik.
Semangat tersebut kemudian berkembang hingga ke Kabupaten Solok. Para perintis dan kader awal mulai membangun jaringan, melakukan pembinaan, memperkuat silaturahmi dan memperkenalkan gagasan perjuangan kepada masyarakat.
1998–1999: Masa Perintisan
Tahun 1998 menjadi tonggak lahirnya Partai Keadilan secara nasional. Setahun kemudian, dalam Pemilu 1999, Partai Keadilan ikut mengambil bagian dalam kompetisi politik nasional.
Di Kabupaten Solok, kehadiran Partai Keadilan telah menunjukkan hasil yang nyata. Data yang merujuk pada sumber KPU Sumatera Barat mencatat bahwa Partai Keadilan memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Solok untuk periode 1999–2004.
Satu kursi tersebut menjadi tonggak awal perjalanan politik yang kemudian berkembang menjadi PKS di Kabupaten Solok.
Pada fase awal inilah muncul nama Drs. St. Mukhlis Denros sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan organisasi. Mukhlis Denros tercatat menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok sejak 1999 dan kemudian kembali pada periode 2004–2009. Dalam keterangannya sendiri, ia menyebut dirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok selama dua periode dan diusung oleh Partai Keadilan, yang kemudian menjadi PKS.
Dokumentasi kegiatan di kantor DPD PKS Kabupaten Solok juga menyebut bahwa keberadaan kantor DPD di Gaduang Dama, Nagari Cupak, diprakarsai pada masa kepemimpinan Mukhlis Denros pada periode 1999–2004.
Dengan demikian, periode 1999–2004 dapat dipandang sebagai fase perintisan dan peletakan fondasi organisasi PK/PKS Kabupaten Solok.
Pada masa tersebut, perjuangan tidak hanya dilakukan melalui jalur politik formal, tetapi juga melalui pembangunan jaringan kader, pembinaan masyarakat dan penguatan organisasi.
Transformasi dari PK Menjadi PKS
Dalam perkembangan nasional, Partai Keadilan kemudian mengalami proses transformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera. PKS secara resmi dideklarasikan pada 20 April 2002, dan proses kelembagaan selanjutnya membawa struktur politik yang sebelumnya menggunakan nama PK memasuki fase baru sebagai PKS.
Di Kabupaten Solok, proses tersebut menjadi kelanjutan dari fondasi yang telah dibangun pada masa Partai Keadilan.
Dengan demikian, perubahan nama tersebut tidak berarti perjalanan organisasi dimulai kembali dari awal. Kader, jaringan, pengalaman politik dan struktur yang telah tumbuh pada masa PK menjadi modal bagi perkembangan PKS di Kabupaten Solok.
2004–2009: Pertumbuhan dan Penguatan
Memasuki Pemilu 2004, PKS Kabupaten Solok menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Jika pada Pemilu 1999 Partai Keadilan memperoleh satu kursi DPRD Kabupaten Solok, pada periode 2004–2009 PKS berhasil memperoleh **empat kursi DPRD Kabupaten Solok**.
Perkembangan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa proses kaderisasi, konsolidasi dan kerja politik yang dilakukan sejak masa perintisan mulai mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.
Periode ini menjadi fase penting dalam perubahan PKS Kabupaten Solok dari sebuah kekuatan politik yang masih dalam tahap membangun fondasi menjadi organisasi yang memiliki posisi lebih kuat di lembaga legislatif daerah.
Dalam estafet kepemimpinan organisasi, nama **H.Ridwan** juga menjadi bagian penting dari perjalanan PKS Kabupaten Solok. Berdasarkan informasi internal yang menjadi dasar penyusunan sejarah ini, Ridwan ditempatkan sebagai salah satu mata rantai kepemimpinan setelah fase awal Mukhlis Denros.
2009–2014: Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat
Pada periode 2009–2014, PKS Kabupaten Solok mampu mempertahankan empat kursi DPRD.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa PKS telah memiliki basis politik yang relatif kuat di Kabupaten Solok.
Sejumlah kader kemudian tampil dalam lembaga legislatif daerah. Perjalanan tersebut semakin memperkuat hubungan antara struktur partai, kader dan masyarakat.
Pada fase inilah kaderisasi menjadi semakin penting. Organisasi tidak hanya dituntut untuk memenangkan kontestasi Pemilu, tetapi juga harus mampu menyiapkan kader yang mempunyai kemampuan politik, kemampuan komunikasi masyarakat dan komitmen terhadap pelayanan.
2014–2019: Dinamika Politik dan Penguatan Kelembagaan
Memasuki periode 2014–2019, PKS mengalami dinamika elektoral dan memperoleh **tiga kursi DPRD Kabupaten Solok**.
Meskipun mengalami penurunan jumlah kursi dibandingkan dua periode sebelumnya, organisasi tetap mempertahankan keberadaan dan kiprahnya di tengah masyarakat.
Pada periode ini, **Nosa Ekananda** semakin menonjol sebagai salah satu kader penting PKS Kabupaten Solok.
Nosa merupakan kader yang memiliki perjalanan panjang di dalam organisasi. Ia berkembang dari bagian internal organisasi hingga dipercaya memegang posisi strategis sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Solok.
Pada 2017, Nosa Ekananda tercatat sebagai **Ketua DPD PKS Kabupaten Solok** dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD PKS di Gaduang Dama, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang.
Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa lahan seluas sekitar 800 meter persegi untuk pembangunan kantor DPD tersebut telah diprakarsai pada masa kepemimpinan Mukhlis Denros 1999–2004.
Pembangunan kantor tersebut mempunyai arti penting bagi perjalanan organisasi. Kantor bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol semakin kuatnya kelembagaan PKS Kabupaten Solok.
Era Nosa Ekananda
Kepemimpinan Nosa Ekananda merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan PKS Kabupaten Solok.
Di bawah kepemimpinannya, penguatan struktur organisasi, kaderisasi dan konsolidasi politik terus dilakukan.
Nosa juga memiliki perjalanan panjang sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok. Ia tercatat menjadi anggota DPRD selama beberapa periode dan menjadi salah satu wajah utama PKS dalam politik Kabupaten Solok.
Dalam menghadapi dinamika Pilkada 2020, Nosa juga tampil sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Solok dalam proses komunikasi politik dan penjajakan pasangan calon.
Perjalanan Nosa kemudian tidak berhenti di Kabupaten Solok. Pada 2025, ia memperoleh amanah baru sebagai Sekretaris Umum DPW PKS Sumatera Barat periode 2025–2030.
Perjalanan tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan kaderisasi: kader yang tumbuh dari daerah kemudian dipercaya untuk mengambil peran pada tingkat provinsi.
2019: PKS Kembali Menguat
Pada Pemilu 2019, PKS Kabupaten Solok kembali memperoleh empat kursi DPRD Kabupaten Solok.
Capaian tersebut menunjukkan adanya kebangkitan setelah periode sebelumnya memperoleh tiga kursi.
Empat kader PKS yang terpilih melalui Pemilu 2019 menjadi bagian penting dalam perjalanan politik PKS Kabupaten Solok, yaitu Nosa Ekananda, Nazar Bakri, Yusferdizen dan Harry Pawestrie.
Kembalinya PKS menjadi empat kursi menunjukkan bahwa organisasi mampu melakukan evaluasi, konsolidasi dan membangun kembali kepercayaan masyarakat.
2020–2025: Era Nazar Bakri
Setelah periode kepemimpinan sebelumnya, estafet kepemimpinan DPD PKS Kabupaten Solok berlanjut kepada Drs. Nazar Bakri.
Dokumen struktur DPD PKS masa bakti 2020–2025 mencatat Nazar Bakri sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Solok.
Kepemimpinan Nazar Bakri berlangsung pada periode yang penuh tantangan. Organisasi harus menghadapi dinamika politik, pandemi COVID-19, konsolidasi internal, persiapan Pemilu 2024 serta persiapan Pilkada.
Pada 2021, Nazar Bakri tampil sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Solok dalam berbagai kegiatan organisasi dan komunikasi dengan pemerintah serta masyarakat.
Salah satu bentuk kiprah pelayanan masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan sosial seperti khitanan massal yang melibatkan masyarakat dari sejumlah kecamatan.
Pada periode ini, konsolidasi struktur hingga tingkat kecamatan juga terus dilakukan.
PKS Kabupaten Solok melaksanakan Musyawarah Cabang dan memperkuat jaringan organisasi dengan tujuan meningkatkan kualitas kader dan kesiapan menghadapi Pemilu serta Pilkada.
Pemilu 2024: Capaian Lima Kursi
Pemilu 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah elektoral PKS Kabupaten Solok.
PKS berhasil memperoleh lima kursi DPRD Kabupaten Solok.
Capaian tersebut merupakan peningkatan dari empat kursi pada Pemilu 2019.
Jika dilihat secara keseluruhan, perjalanan kursi PK/PKS di DPRD Kabupaten Solok menunjukkan dinamika:
1999–2004 : 1 kursi
2004–2009 : 4 kursi
2009–2014 : 4 kursi
2014–2019 : 3 kursi
2019–2024 : 4 kursi
2024–2029 : 5 kursi
Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa PKS Kabupaten Solok mengalami proses panjang untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Pilkada 2024: Babak Penting Perjalanan Politik
Selain keberhasilan dalam Pemilu legislatif, tahun 2024 juga menjadi momentum penting dalam perjalanan politik PKS Kabupaten Solok melalui Pilkada.
PKS bersama Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mengusung pasangan Jon Firman Pandu, S.H. dan H. Candra, S.H.I. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok 2024.
Pasangan tersebut kemudian memenangkan Pilkada Kabupaten Solok dan ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih untuk periode 2025–2030.
Kemenangan tersebut mempunyai arti khusus bagi perjalanan PKS karena H. Candra merupakan kader PKS dan kemudian menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Solok.
Peristiwa ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah PKS Kabupaten Solok: kader partai tidak hanya berkiprah dalam struktur organisasi dan lembaga legislatif, tetapi juga dipercaya mengambil bagian dalam kepemimpinan eksekutif daerah.
2025: Estafet Kepemimpinan kepada Candra
Tahun 2025 menjadi awal babak baru.
Dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS, yang dilaksanakan pada 6 September 2025, H. Candra, S.H.I. Pono Marajoterpilih sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Solok periode 2025–2030.
Candra didampingi oleh H. Riki Warman, Lc. sebagai Sekretaris DPD.
Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari proses regenerasi yang telah berjalan dalam tubuh PKS Kabupaten Solok.
Sementara itu, Nazar Bakri tetap mengambil peran penting dalam struktur politik PKS Kabupaten Solok. Pada Muscab VI Desember 2025, Nazar Bakri tercatat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Solok.
Dengan demikian, estafet kepemimpinan tidak berarti hilangnya peran generasi sebelumnya. Para kader senior tetap menjadi bagian dari perjalanan organisasi sekaligus memberikan pengalaman kepada generasi berikutnya.
Era Candra: 2025–2026
Kepemimpinan Candra membawa PKS Kabupaten Solok memasuki fase baru.
Sebagai Ketua DPD sekaligus Wakil Bupati Solok, Candra membawa pengalaman organisasi dan pemerintahan ke dalam orientasi pelayanan masyarakat.
Dalam berbagai pernyataannya, Candra menekankan bahwa politik harus menjadi sarana pengabdian dan pelayanan. PKS Kabupaten Solok diarahkan untuk memperkuat kaderisasi, meningkatkan pelayanan sosial, memberdayakan masyarakat dan membangun kolaborasi dengan berbagai unsur daerah.
Pada Desember 2025, PKS Kabupaten Solok melaksanakan **Muscab VI** dan membentuk struktur DPC periode 2025–2030. Struktur tersebut mencakup **14 DPC PKS se-Kabupaten Solok** dan disebut didominasi oleh kader-kader muda.
Hal tersebut menunjukkan bahwa proses regenerasi organisasi terus berlangsung.
2026: Konsolidasi, Pelayanan dan Regenerasi
Memasuki 2026, PKS Kabupaten Solok berada pada fase konsolidasi organisasi.
Rapat Kerja Daerah menjadi salah satu momentum untuk menyusun program dan memperkuat struktur organisasi.
Kegiatan PKS juga semakin diarahkan pada pelayanan masyarakat. Pada Juli 2026, DPTD PKS Kabupaten Solok mendampingi penyerahan bantuan aspirasi berupa bantuan perikanan dan alat mesin pertanian kepada masyarakat Kabupaten Solok.
Pada Agustus 2026, PKS Kabupaten Solok juga melakukan penguatan kesiapsiagaan relawan menghadapi potensi bencana dan cuaca ekstrem.
Kegiatan olahraga, peringatan Hari Kemerdekaan, konsolidasi kader dan kegiatan sosial menjadi bagian dari aktivitas organisasi.
Hal tersebut menggambarkan wajah PKS Kabupaten Solok pada fase terbaru: Partai yang berusaha hadir bukan hanya ketika Pemilu berlangsung, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Estafet Kepemimpinan
Jika perjalanan PKS Kabupaten Solok dilihat sebagai sebuah rangkaian sejarah, maka terdapat mata rantai kepemimpinan yang saling menyambung.
Mukhlis Denros berada pada fase awal perintisan dan peletakan fondasi organisasi pada periode 1999–2004.
Setelah fase tersebut, Ridwan menjadi bagian dari estafet kepemimpinan berikutnya. Tahun pasti masa kepemimpinannya perlu ditetapkan berdasarkan SK atau dokumen Musda yang tersimpan dalam arsip internal PKS Kabupaten Solok.
Kemudian tampil Nosa Ekananda, yang membawa organisasi memasuki fase penguatan kelembagaan, konsolidasi dan pembangunan infrastruktur organisasi. Kepemimpinannya tercatat dalam dokumentasi DPD pada 2017 dan masih muncul dalam dinamika kepemimpinan daerah menjelang Pilkada 2020.
Estafet kemudian dilanjutkan oleh **Nazar Bakri**, yang memimpin DPD pada periode 2020–2025 dan membawa organisasi melewati masa pandemi, konsolidasi struktural, Pemilu 2024 dan dinamika Pilkada.
Selanjutnya, H. Candra, S.H.I. dipercaya memimpin DPD PKS Kabupaten Solok periode 2025–2030. Kepemimpinan Candra menandai fase baru yang menekankan regenerasi, penguatan organisasi dan pelayanan masyarakat.
Penutup
Perjalanan PKS Kabupaten Solok sejak akhir 1990-an hingga 2026 merupakan perjalanan panjang yang dibangun oleh banyak kader dan generasi.
Perjalanan itu bermula dari masa Reformasi dan Partai Keadilan, kemudian berkembang menjadi PKS yang semakin kuat secara organisasi dan politik.
Dari **satu kursi pada Pemilu 1999**, PKS berkembang menjadi **empat kursi pada 2004**, mempertahankannya pada 2009, mengalami dinamika menjadi tiga kursi pada 2014, kembali menjadi empat kursi pada 2019, dan mencapai **lima kursi pada Pemilu 2024**.
Di balik angka-angka tersebut terdapat kerja panjang kader, struktur partai, simpatisan dan masyarakat yang memberikan kepercayaan.
Nama-nama seperti Mukhlis Denros, Ridwan, Nosa Ekananda, Nazar Bakri dan Candra** menjadi bagian dari estafet kepemimpinan yang menggambarkan perubahan zaman dan perkembangan organisasi.
Mukhlis Denros mewakili fase perintisan.
Ridwan menjadi bagian dari mata rantai transisi dan penguatan organisasi.
Nosa Ekananda mewakili fase penguatan kelembagaan dan kaderisasi.
Nazar Bakri melanjutkan konsolidasi organisasi serta pelayanan masyarakat.
Candra membawa PKS Kabupaten Solok memasuki fase regenerasi dan penguatan pelayanan pada periode 2025–2030.
Sejarah tersebut menunjukkan bahwa sebuah organisasi tidak dibangun oleh satu orang atau satu periode kepemimpinan. Ia dibangun oleh **estafet perjuangan**.
Setiap generasi menerima amanah dari generasi sebelumnya, melanjutkan apa yang telah baik, memperbaiki kekurangan dan menyiapkan generasi berikutnya.
Karena itu, sejarah PKS Kabupaten Solok bukan hanya catatan tentang Pemilu, kursi DPRD atau pergantian ketua. Sejarah ini adalah catatan tentang perjalanan kader, pengabdian, kaderisasi, kepemimpinan, pelayanan masyarakat dan upaya memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Solok.
Pada 2026, perjalanan tersebut masih terus berlangsung.
Estafet telah berada di tangan generasi baru.
Dan sebagaimana para perintis dahulu membangun fondasi dengan segala keterbatasannya, generasi hari ini mempunyai tugas untuk menjaga, mengembangkan dan meneruskan perjuangan tersebut bagi masa depan Kabupaten Solok.
~2.jpg)
